Nasional

Jejak Iwa Karniwa, Sekda Jabar yang Jadi Tersangka KPK Tersangkut Kasut Suap Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi atau menetapkan sebagai kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan . Di Jawa Barat nama sudah tak asing lagi. Ia adalah sekretaris daerah Jawa Barat atau . Pria asal Ciamis ini memang sudah lama bekerja di bidang pemerintahan. Jejak kariernya pun berjalan mulus.

Mulai dari kepala Sub Dinas P20 Cimahi, Kepala Dinas Pendapatan Cimahi, hingga Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) Cimahi. Setelah itu, ia pun melanjutkan kariernya di pemerintahan provinsi Jawa Barat. Berbagai jabatan pun sudah didudukinya, dari staf ahli gubernur Jawa Barat hingga Pelaksana Tugas atau Plt .

Ia menggantikan sosok Wawan Ridwan yang kala itu meninggal pada 21 Maret 2015. Pada Oktober 2015, akhirnya ia pun ditetapkan sebagai . Mulusnya karier tak lepas dari kemampuan dan keahliannya.

Hal itu pun tak lepas pula dari latar belakang pendidikannya. Ternyata ia jebolah dari perguruan tinggi ternama di tanah air. Ia sempat mengenyam pendidikan D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Kemudian, ia merampungkan pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di STIE IPWI dan S3 di Universitas Padjajaran. Pada kesehariannya, pun termasuk pejabat yang aktif menggunakan media sosial.

Ia kerap membagikan potret aktivitasnya saat bertugas sebagai . Status dalam kasus perizinan proyek pembangunan , Bekasi, itu diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( ) di Gedung Merah Putih , Jakarta, Senin (29/7/2019). Iwa Karniwa ditetapkan sebagai dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

"Pada dua perkara sebagaimana dijelaskan di atas, sejak 10 Juli 2019, melakukan penyidikan dengan dua orang sebagai yaitu IK dan BTO," kata Wakil Ketua , Saut Situmorang. Bortholomeus yang tercatat sebagai mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang jadi dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi. Menurut Saut Situmorang, diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Tersangka BTO (Bortholomeus) melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2 001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 55 ayat (`1) ke 1 KUHP," ujar Saut. Sebelumnya, telah memberi kesaksian dalam kasus suap yang menyeret Bupati Neneng. Jaksa di persidangan mempertanyakan soal pertemuannya dengan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, di KM 72 tol Purbaleunyi, Desember 2017.

Iwa pun membenarkan pertemuan tersebut. Dia diminta oleh anggota DPRD Jabar asal Partai Demokrarasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Waras Wasisto, untuk datang, dan akhirnya dikenalkan dengan Neneng Rahmi. "Saya tidak tahu hanya diminta ketemu di rest area KM 72. Saya bilang kebetulan baru hadir rapat di pusat. Saya dikontak Pak Waras, ada yang minta ketemu saya. Saya bilang di kantor saja selesai saya pulang ke rumah," kata saat persidangan di Tipikor, Bandung, Senin (28/1).

Pertanyaan itu dilontarkan jaksa karena Iwa disebut sebut menerima duit Rp1 miliar terkait pengurusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) proyek . Nama Iwa pertama kali disebut oleh Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin. Dalam persidangan disebutkan Iwa menerima uang dari Neneng Rahmi Nurlaili yang menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Neneng menyebut permintaan itu terkait kepentingan Pilgub Jabar.

Tags
Show More

Ririna Nafiza M

Jika kamu tak membayangkannya, tak ada sesuatu pun yang akan terwujud. Orang-orang biasanya melihat apa yang mereka cari, dan mendengar apa yang mereka ingin dengar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close